Setnov Sempat Menolak Diperiksa Dokter

0

Jakarta, — Terdakwa kasus korupsi KTP elektronik, Setya Novanto sempat menolak diperiksa dokter, alasannya, dokter yang akan memeriksa mantan Ketua DPR itu hanya dokter umum bukan dokter spesialis.

“Tadi yang kami harapkan yang hadir dokter ahli, tapi ternyata yang hadir dokter umum. Menurut beliau (Setya Novanto) tidak akan berimbang pendapatnya. Sehingga kami memutuskan untuk tidak diteruskan pemeriksaannya oleh dokter umum,’ kata pengacara Setya, Maqdir Ismail saat persidangan di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Rabu (13/12).

Hakim Yanto yang memimpin sidang, dan Jaksa KPK Irene Putri sempat heran dan mempertanyakan penolakan Setya tersebut, karena dokter tersebut diajukan oleh pihak Setnov.

“Terdakwa sudah mengajukan dokter pribadi dari RSPAD. Dokter umum, tapi yang bersangkutan tidak mau diperiksa,” tanya Irene.

Hakim Yanto, menambahlkan, kenapa tidak mau diperiksa sementara terdakwa sendiri yang minta?

Maqdir mengatakan, agar pemeriksaan objektif, dia berharap agar kliennya diperiksa di RSPAD.

“Kami harapkan seandainya sesudah pemeriksaan hari ini terdakwa diperiksa di RSPAD,” kata Maqdir.

Hakim Yanto mempertanyakan, komunikasi antara pihak Setnov dengan RSPAD.

“Memangnya sebelum berangkat enggak ada komunikasi? Tadi kan minta dikirim yang spesialis. Jangan sampai sudah di sini kemudian ditolak. Majelis sudah beri kesempatan yang baik. Kalau dari IDI gimana?,” katanya.

Mendengar pertanyaan hakim, tiga dokter dari Ikatan Dokter Indonesia (IDI) yakni, dr. Yunir, dr. Dono Antono, dan dr. Fredrich Sitorus menyatakan, kondisi kesehatan Setya Novanto normal.

Setelah mendengar pernyataan tiga dokter IDI, Hakim Yanto kemudian menyatakan sidang dilanjutkan. “Saudara dinyatakan sehat sehingga sidang bisa dilanjutkan,” kata Yanto. (ugo)

Link Sumber

Baca Berita Ini Juga:

Polisi Berencana Periksa Kontraktor Tower II Gedung BEI Jakarta, -- Pihak kepolisian berencana melakukan pemeriksaan terhadap kontraktor pembangunan Tower II Gedung Bursa Efek Indonesi...
Verifikasi Faktual Partai Politik Sepakat Dihapuskan Jakarta, -- Rapat dengar pendapat antara Komisi II DPR dan Pemerintah sepakat untuk menghapus ketentuan verifikasi faktual parta...
PPATK Minta KPK Usut Pencucian Uang Kasus Korupsi e-KTP Jakarta, -- Wakil Kepala Pusat Pelaporan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) Dian Ediana Rae menyebut, perkara korupsi e-KTP yan...
Suap Motor Harley-Davidson, Auditor BPK Segera Diadili Jakarta, -- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah melengkapi berkas perkara penyidikan Auditor Madya pada Sub Auditorat VII.B...

No comments