Aziz: Munaslub Harus Melalui Rapimnas bukan Rapat Pleno

0

Taufik Ismail

JAKARTA – Pengurus partai Golkar terpecah dalam menyikapi rapat pleno yang digelar di DPP Partai Golkar, Jalan Angrek Neli Murni, Slipi, Jakarta Barat, Rabu (13/12/2017).

Ada yang mengatakan rapat pleno untuk membahas agenda Munaslub, dan ada yang mengatakan bukan untuk membahas Munaslub.

Ketua DPP Golkar Aziz Syamsuddin mengatakan agenda rapat pleno Golkar pada hari ini bukan untuk menentukan musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub).

Pasalnya menurut Aziz penentuan munaslub harus melalui mekanis Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas).

‎”Nanti itu bukan soal Munas. Munas itu harus melalui Rapimnas. Tanggal dan tempat Munas itu harus ditetapkan dalam Rapimnas. Bukan dalam pleno DPP,” ujar Aziz Syamsuddin di Kantor DPP Golkar, Rabu, (13/12/2017).

Menurutnya bila rapat pleno tetap menjadwalkan Munaslub maka hal tersebut cacat prosedur karena tidak sesuaai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah ‎Tangga ( AD / ART) partai Golkar.

“Cacat (prosedur). Penentuan tempat dan tanggal harus melalui Rapimnas,” katanya.

Aziz mengatakan sebelum Munaslub seharusnya terlebih dahulu ditentukan waktu Rapimnas. Dalam Rapimnas nanti baru ditentukan Jadwal Munaslub.

Sehingga menurutnya paling masuk akal Munaslub dilaksanakan setelah liburan natal dan tahun baru.

‎”Ya kan kasihan orang natal dan tahun baru,” pungkasnya.

‎Apa yang dilontarkan Aziz tersebut bertolak belakang dengan apa yang dikatakan Kordinator Bidang Perekonomian Golkar Airlangga Hartarto.

Menurut Airlangga, rapat pleno Golkar untuk membahas waktu dan tempat munaslub dengan agenda pergantian ketua umum sesuai dengan hasil Pleno pertama 21 November lalu.

“Nanti dibahas di sini (munaslub),” ujar Airlangga di lokasi yang sama.

Link Sumber

Baca Berita Ini Juga:

Ahli Hukum Sebut Praperadilan oleh Pelapor Tak Diatur KUHAP JAKARTA - Pengadilan Negeri Jakarta Selatan kembali menggelar sidang lanjutan gugatan praperadilan yang diajukan oleh pengusaha Guna...
Yusril: Indonesia Bisa Jadi Negara Abu Nawas Kalau BPN Mudah Batalkan HGB JAKARTA – Pakar hukum Yusril Ihza Mahendra menilai HGB yang sudah diterbitkan tidak mudah untuk dibatalkan. Hal ini menjawab permintaan ...
Mendagri: Presidential Threshold Diperlukan untuk Perkuat Sistem Demokrasi M Zulfikar JAKARTA - ‎Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tjahjo Kumolo menyambut baik putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait ambang batas...
Ini Tanggapan Sandiaga Saat Wakadis Pendidikan DKI Sebut Gaji Tertinggi Guru di Jakar... Laporan Wartawan , Fitri Wulandari JAKARTA - Wakil Gubernur DKI Sandiaga Uno menanggapi pernyataan Wakil Kepala Dinas Pendidikan DKI...

No comments