PLN Sabet Dua Penghargaan LHKPN 2017 dari KPK

0

Jakarta: PLN berhasil meraih dua kategori dalam penghargaan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN), yakni kategori instansi dengan implementasi e-LHKPN terbaik dan tingkat kepatuhan pelaporan LHKPN terbaik dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Penghargaan ini merupakan rangkaian kegiatan peringatan Hari Anti Korupsi Sedunia (Hakordia).

Komisioner KPK Laode M. Syarif dan Alexander Marwata menyerahkan penghargaan kepada Direktur Human Capital Management PLN Muhamad Ali. Penghargaan ini menjadi pencapaian bergengsi bagi PLN. Perusahaan listrik milik negara ini membuktikan diri sebagai penyelenggara negara yang transparan dalam melaporkan harta kekayaan.

Dengan PLN menjadi instansi terbaik dalam hal tingkat kepatuhan pelaporan dan implementasi e-LHKPN, bisa meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pejabat dan lembaga publik, serta mendukung tercapainya tujuan pemberantasan korupsi yang efektif.

Terkait implementasi e-LHKPN, PLN lolos dengan kriteria terbaik karena terdapat regulasi baru, terbentuknya unit pengelola, validnya master data, validnya daftar wajib lapor, dan persentase aktivasi penyelenggara negara online. Saat ini, jumlah pejabat di lingkungan PLN yang sudah mengaktivasi e-LHKPN sebanyak 5.500 dari total jumlah yang wajib lapor sebanyak 7.023.

"Alhamdulillah PLN mendapatkan dua penghargaan terkait LHKPN pada ajang ini bertepatan dengan peringatan Hari Anti Korupsi Sedunia. Semoga penghargaan ini dapat menambah semangat internal PLN untuk mengimplementasikan sikap berintegritas dan transparan sesuai good corporate governance," kata Muhamad Ali.

Dalam kesempatan tersebut, Wakil Presiden RI Jusuf Kalla memberikan arahan kepada seluruh perwakilan instansi yang hadir terkait relevansi nasib bangsa Indonesia dengan perilaku anti korupsi.

"Negara sekaya apapun bisa jatuh karena korupsi. Karena itulah, apabila bangsa Indonesia ingin maju, ingin negeri ini tidak gagal, maka tentulah kita harus menjaga bangsa ini tidak rusak karena korupsi. Jadi kami mengapresiasi perorangan atau lembaga yang turut berpartisipasi dalam memberantas korupsi. Untuk itu, dibutuhkan ketauladanan, kebersamaan dan hukum yang baik agar tidak timbul kekhawatiran akan korupsi," ujar Jusuf Kalla.

Muhamad Ali juga menanggapi bahwa gerakan anti korupsi agar tertanam di dalam jiwa setiap insan PLN.

"Gerakan ini adalah gerakan nasional dan internal PLN menjadi bagian untuk mendukung pemberantasan korupsi. Dengan kita mengimplementasikan gerakan anti gratifikasi dan anti korupsi, maka kita mendukung keberlangsungaan instansi atau perusahaan kita sendiri," tegas Muhamad Ali.

Link Sumber

Baca Berita Ini Juga:

Pengelola Gedung sebut Mezzanin BEI Runtuh Karen Jakarta: Mezzanin Tower 2 Gedung BEI yang runtuh Senin lalu disebabkan kelebihan beban. Hal tersebut diketahui dari has...
KPK cross-examines Fredrich and doctor Bimanesh JAKARTA -- Corruption Eradication Commission (KPK) investigators conducted cross-examination of two suspects in alleged obstruction of justic...
Fredrich Akui Pesan Tiga Kamar Rawat di RS Medika Fredrich Yunadi. Foto: MTVN/Arga Sumantri. Jakarta: Fredrich ...
IDB Gelontorkan 500 Juta Dolar AS untuk Pendanaan Teknologi KUALA LUMPUR -- Islamic Development Bank (IDB) atau Bank Pembangunan Islam meluncurkan program transform senilai 500 juta dolar Amerika Serik...

No comments