Opini Wajar Tanpa Pengecualian Jokowi Karena Suspen Lenyap

0

Jakarta, — Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) dibawah pemerintahan Presiden Joko Widodo yang didapuk opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) bukan tanpa alasan. Menurut Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), opini itu diperoleh lantaran hilangnya akun tidak lazim dalam laporan pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara alias APBN.

Ketua BPK Moermahadi Soerja Djanegara mengatakan, sejak pertama kali disampaikan pada 2004 silam hingga LKPP 2015, laporan pertanggungjawaban APBN memuat akun yang tidak lazim berstatus suspen. Pada LKPP 2015, BPK mencatat nilai dari status suspen ini sebesar Rp71,9 miliar.

“Akun ini merupakan akun yang diciptakan untuk menyamarkan realisasi belanja negara yang dilaporkan kementerian negara/lembaga dengan realisasi belanja negara yang dicatat oleh Bendahara Umum Negara untuk kementeian negara/lembaga tersebut,” ungkap Moermahadi dalam sambutan penyerahan LKPP kepada DPR RI, Jumat (19/5).

Namun, seiring dengan pergantian kekuasaan, pemerintahan Presiden Joko Widodo berhasil menyelesaikan suspen ini dengan membangun single database melalui e-rekon dan sistem informasi penyusunan LKPP yang lebih baik. Sehingga, tidak ada lagi suspen pada LKPP tahun 2016.

Selain itu, Moermahadi menuturkan, pertanggungjawaban pelaksanaan APBN 2016 di tingkat kementerian negara/lembaga mengalami peningkatan kualitas yang kentara. LKPP itu disusun dari Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga dan Laporan Keuangan Bendahara Umum Negara.

“Meskipun, LKPP Tahun 2016 telah disajikan secara wajar atas seluruh aspek yang material, pemerintah tetap perlu menindaklanjuti rekomendasi-rekomendasi BPK atas temuan sistem pengendalian intern dan kepatuhan. Tindak lanjut rekomendasi tersebut penting bagi pemerintah. Sehingga, penyajian pertanggungjawaban pelaksanaan APBN tahun mendatang akan baik,” pungkasnya. (bir)

Link Sumber

Baca Berita Ini Juga:

Ekonomi RI 2018 Dipatok Tumbuh 5,4 Persen, IHSG Menguat Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) ditutup menguat 56,9 poin (0,97 persen) ke level 5.891 setelah bergerak di antara 5.836-5.891 pada hari ini,...
Hemat! Mentan Hilangkan Anggaran Pembelian Mobil Baru hingga Perjalanan Dinas di 2018 JAKARTA - Kementerian Pertanian (Kementan) berjanji menghapus biaya seremoni hingga pembelian mobil operasional baru di lingk...
Kementan: Kesejahteraan petani terus membaik Jakarta (ANTARA News) - Kementerian Pertanian mengklaim kesejahteraan petani terus membaik yang hal itu terlihat dari upah buruh tani yang menga...
Pemerintah Siap Beri Lahan Terlantar ke PT Garam Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR) Sofyan Djalil mengungkapkan, pemerintah akan mengambil alih sekitar 3.750 hektare lahan garam yang dimilik...

No comments