OSO: Aksi 5 Mei Wujud Demokrasi Indonesia

0

Liputan6.com, Makassar – Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI Oesman Sapta Odang atau OSO menuturkan, Aksi 5 Mei yang digerakkan oleh GNPF-MUI merupakan bentuk penyampaian aspirasi masyarakat yang santun dan cukup baik.

“Pandangan saya, di era demokrasi di dunia, terjadi siklus demokrasi yang semakin hari semakin ketat,” ujar OSO saat ditemui di Gedung LAN Makassar, Sulawesi Selatan, Jumat (5/5/2017).

Untuk itu, dia menilai aksi tersebut sah saja dilakukan, asalkan dapat menjaga kepentingan negara secara utuh.

“Aksi itu ada di mana-mana, selalu ada reaksi. Sah saja (Aksi 5 Mei), asal dalam koridor yang bermartabat, kebangsaan, dan rasa nasionalisme yang tinggi dan menjaga keutuhan bangsa ini,” kata Wakil Ketua MPR RI itu.

Gerakan Nasional Pengawal Fatwa (GNPF) MUI menggelar Aksi 5 Mei atau Aksi 55. Aksi 5 Mei menjadi penutup sejumlah aksi bela Islam yang sebelumnya telah dilakukan beberapa kali.

Wakil Ketua GNPF-MUI Zaitun Rasmin menyatakan, tidak akan ada lagi upaya pengerahan massa turun ke jalan terkait kasus dugaan penodaan agama yang menjerat Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok.

Zaitun meyakinkan massa Aksi 5 Mei bahwa perwakilan GNPF telah banyak berkomunikasi dan menyampaikan aspirasi kepada pemegang kekuasaan.

“Semua upaya kita lakukan. Kita dialog sampai kepada Bapak Wakil Presiden. GNPF sudah diterima secara resmi. Memang ke Presiden tak langsung diterima, tapi Bapak Presiden telah datang langsung ke Monas pada aksi bela Islam ke-3. Ini tandanya aspirasi kita telah didengar,” jelas Zaitun.

Link Sumber

Baca Berita Ini Juga:

Divonis Satu Tahun Penjara, Penganiaya Taruna Akpol Menangis Jakarta, -- Majelis hakim Pengadilan Negeri Semarang menjatuhkan hukuman satu tahun penjara kepada Christian Atmabrita Sermumes,...
KPK Dalami Dugaan Jatah Gamawan Fauzi di Proyek e-KTP Jakarta, -- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memastikan bakal mengusut dugaan aliran uang sebesar Rp50 juta serta satu unit ru...
Kuasa Hukum Setnov Minta Dua Pekan Susun Nota Keberatan Jakarta, -- Terdakwa korupsi proyek e-KTP Setya Novanto meminta waktu sekitar dua pekan untuk mengajukan eksepsi atau nota keber...
ICMI Dukung Pemerintahan Jokowi Merupakan Implementasi Wujudkan Kesejahteraan Rakyat JAKARTA - Wakil Sekretaris Jenderal Ikatan Cendikiawan Muslim Indonesia (ICMI) dan Pengamat kebijakan publik, Rofikatul Karimah mengatakan, de...

No comments