Timbang-timbang Rumah DP 0 Persen

0

Jakarta: Orang-orang dulu menyebutnya; persekot. Down Payment (DP) alias uang muka. Pasangan calon (paslon) pemenang pemilihan gubernur/wakil gubernur DKI Jakarta Anies Rasyid Baswedan dan Sandiaga Uno rupanya mahfum, inilah persoalan paling pelik dalam mewujudukan mimpi warga untuk memiliki hunian layak di Ibu Kota.

Cicilan rumah dengan DP 0 persen, kemudian ditawarkan paslon nomor pilihan tiga itu di sepanjang masa kampanye. Sama khasnya dengan program lain yang mereka usung, OK OCE, dukungan kewirausahaan yang siap memodali 200.000 pengusaha mikro Jakarta.

Di beberapa kesempatan kampanye, Anies-Sandi menyatakan ingin menjadikan pasar properti lebih berpihak kepada masyarakat menengah ke bawah. Sebab, DP yang diterapkan selama ini dengan rata-rata 20-30% dari nilai properti dinilai menyulitkan. 

Ambil contoh, untuk rumah senilai Rp350 juta, sebelum mulai fasilitas cicilan, seseorang harus membayar uang muka setidaknya Rp52,5 juta. Tentu, kata Anies-Sandi, ini berat bagi orang-orang berpenghasilan cuma Rp7 juta per bulan, apalagi sebawahnya.

Bagi Anies-Sandi, program DP 0 persen adalah upaya strategis dalam mewujudkan affordable housing (hunian yang terjangkau) sebagai salah satu kebutuhan pokok warga Jakarta. Namun naga-naganya, semenjak dimunculkan hingga paslon ini dipastikan menang, gagasan rumah DP 0 persen tak luput dirundung pro-kontra.

Pro-kontra

Entah seberapa pengaruhnya, barangkali tawaran janji ini turut mengantarkan Anies-Sandi memenangi Pilgub DKI Jakarta 2017. Banyak yang tak menyangka, selisih suaranya lebih dari 15 persen mengungguli paslon petahana Basuki 'Ahok' Tjahaja Purnama-Djarot Saiful Hidayat.

Anies-Sandi mampu menangkap kegelisahan sebagian warga Jakarta ketika berdampingan dengan isu-isu negatif penggusuran; yang cenderung jadi simalakama wilayah urban.

Cicilan rumah DP 0 persen juga kian menarik lantaran memang persoalan pembiayaan jadi faktor utama. Pengujung 2016, Rumah.com bersama lembaga riset Intuit Research dari Singapura, merilis survei Property Affordability Sentiment Index yang menyebut, 45 persen orang Indonesia menyatakan ketidaksiapannya membeli rumah. Faktor utamanya adalah harga yang tinggi dan tidak cukup dana.

Tapi janji tidak sekadar janji. Anies-Sandi tentu tahu, bahwa rumah di Jakarta bukan melulu persoalan dana atau biaya. Tapi, ketersediaan lahan juga patut mendapat perhatian khusus yang perlu disiasati. Apa pasal? Ya, mengingat kepadatan Ibu Kota, sudah tak lagi relevan bicara pembangunan rumah tapak di atas luasan tanah yang kian terbatas.

Menurut Direktorat Jenderal Kependudukan dan Catatan Sipil Kementerian Dalam Negeri, pada 2011 saja, Jakarta sudah menempati urutan pertama tingkat kepadatan penduduk nasional, yakni sebesar 3.883,01 rumah tangga untuk setiap kilometer. 

Ujung-ujungnya, bisa jadi dalam bentuk rumah vertikal. Seperti halnya pembangunan rumah susun (rusun) yang terus digenjot Ahok-Djarot belakangan ini. Jika iya, maka, Anies-Sandi mesti menyiapkan strategi untuk memberantas persoalan yang sama, yakni maraknya praktik percaloan dan penjualan fasilitas yang bersumber dari subsidi pemerintah.

Persoalan berikutnya adalah mekanisme yang dipakai. Semenjak ide cicilan rumah DP 0 persen digulirkan, Bank Indonesia (BI) sebagai penggawa kebijakan di bidang itu rupanya cukup tersentak. BI menilai rencana itu akan bermasalah lantaran bergerak di luar ketentuan yang selama ini telah disepakati.

BI menyarankan, ada baiknya Anies-Sandi tetap mengikuti regulasi yang berlaku tentang cicilan rumah atau Loan to Value (LTV). Aturan itu menyatakan beban biaya yang ditanggung oleh bank sebesar 85 persen dari total harga rumah dan 15 persen sisanya harus dibayar pemohon dalam bentuk uang muka.    

Bukan cuma BI, pernyataan serupa dilontarkan PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk atau BTN. Peraturan BI (PBI) No.18/16/PBI/2016 tentang LTV itu memang sudah jadi acuan wajib untuk kredit properti dan uang muka untuk pembiayaan kendaraan bermotor yang berlaku sejak 29 Agustus 2016.

Yang terakhir, mungkin gagasan ini juga akan menghadirkan risiko berlebih pada pengembang. Bagaimana kelak cara Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta meyakinkan agar angsuran tak semacet bak kebanyakan jalan raya Ibu Kota.

Tidak ada yang tidak mungkin

Mengutip komentar Wali Kota Bandung Ridwan Kamil tentang ide ini, "Tidak ada yang tidak mungkin." Benar, apalagi jika melihat kesungguhan dan kesemangatan sang penggagas, Anies-Sandi.

Tapi, menarik juga ketika menengok perhitungan berikutnya. Ridwan Kamil mengiaskan cicilan rumah DP 0 persen dengan teori balon. Ditekan di satu sisi, nyaris pasti membuat sisi lainnya menggelembung atau membengkak.

Betul, Anies-Sandi harus memastikan dengan penghapusan uang muka itu tidak lantas membuat beban per bulan warga yang menerima program menjadi amat berat. Ringan di depan, ngos-ngosan di sepanjang jalan.

Ya, meski tentang ini, calon wakil gubernur Sandiaga Uno menjelaskan, sejatinya tidak ada pencoretan beban DP sehingga tidak ada dalih bagi pengembang untuk meninggikan besaran angsuran. Uang muka tetap ada, cuma praktiknya ditalangi pemerintah.

"Dalam lima tahun pertama targetnya dana untuk program DP nol persen per tahunnya kurang lebih antara Rp2,5-3 triliun," kata Sandiaga di kantor DPP Perindo, Menteng, Jakarta Pusat, Kamis, 20 April 2017.

Sementara oleh pasangannya, program cicilan rumah DP 0 persen direncanakan akan menggandeng Bank DKI. Dengan program ini, bisa dibayangkan warga cuma butuh waktu selama enam bulan menabung di Bank DKI untuk bisa mencicil rumah.  "Jakarta punya Bank DKI. Asetnya Rp1.000 triliun. Dibagi penduduk Jakarta, sekitar 100 juta per orang," kata Anies.

Ya, ya. Tidak ada yang tidak mungkin. Sebagai warga Ibu Kota yang baik, tentu wajib mendukung kebijakan yang baik. Terlebih, gagasan yang bersifat menggiurkan berupa kemudahan mencicil rumah tanpa uang muka.

Intinya, warga menunggu janji ini segera diekskusi. Mudah-mudahan tanpa hambatan, dan moga-moga bukan gimmick kampanye belaka.

<iframe class="embedv" width="560" height="315" src="http://www.metrotvnews.com/embed/xkEr945K" frameborder="0" scrolling="no" allowfullscreen></iframe>

Link Sumber

Baca Berita Ini Juga:

Politik | Rapat Pleno Golkar Alot Suasana sebelum rapat pleno Partai Golkar dimulai. (MI/Mohamad Irfan) ...
Massa Desak Golkar Selenggarakan Munaslub Massa mendesak DPP Partai Golkar segera memutuskan diadakannya Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub). (Medcom.id/Faisal A) ...
Lucky Hakim Tunggu Restu Partai di Pilkada Kota Bekasi BEKASI -- Politisi Partai Amanat Nasional (PAN) menyambut baik hasil survei yang menempatkan popularitas dirinya di posisi dua, dibawah petah...
KPK Ancam Jerat Pihak Merintangi Sidang Korupsi KTP- Logo KPK di Gedung Merah Putih, KPK. (MI/Rommy Pujianto) Jaka...

No comments